Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025. Peluncuran badan investasi ini menandai langkah besar dalam pengelolaan BUMN di Indonesia, dengan tujuan mengoptimalkan aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di tengah euforia peresmian, muncul gelombang kekhawatiran dari masyarakat yang memicu aksi penarikan dana besar-besaran dari bank-bank milik negara (Himbara).
Transformasi BUMN ala Prabowo
Dalam pidatonya di Istana Kepresidenan, Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menjadi konsolidasi kekuatan ekonomi nasional dengan mengelola investasi BUMN secara lebih terstruktur. Badan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai aset negara serta mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% melalui investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur, industri hilir, dan produksi pangan.
“Danantara adalah energi dan kekuatan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Ini adalah langkah besar untuk memastikan aset negara dikelola secara optimal demi kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Dengan modal awal mencapai Rp 1.000 triliun dan target pengelolaan aset hingga US$ 900 miliar, Danantara disebut-sebut sebagai terobosan baru yang akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam hal pengelolaan investasi strategis.
Kekhawatiran Publik dan Gelombang Penarikan Dana
Namun, tak lama setelah pengumuman peresmian Danantara, muncul kekhawatiran publik terkait transparansi dan tata kelola badan investasi ini. Banyak pihak yang membandingkan Danantara dengan skandal 1MDB di Malaysia, di mana dana investasi negara disalahgunakan dan menyebabkan krisis ekonomi.
Di media sosial, gerakan penarikan dana dari bank-bank BUMN semakin meluas. Banyak nasabah mengaku mulai mengosongkan rekening mereka karena takut dana yang mereka simpan akan digunakan untuk investasi tanpa adanya jaminan keamanan.
“The red flags are there: seruan tarik uang dari bank BUMN muncul bahkan sebelum Danantara resmi beroperasi. Public trust udah minus sebelum start – karena rakyat masih inget betul skandal 1MDB dan dampak sistemiknya,” cuit salah satu pengguna X pada 21 Februari 2025.
Sejak 18 Februari 2025, kampanye penarikan dana massal terus bergema di media sosial. Sejumlah nasabah mengaku telah memindahkan tabungan mereka ke bank swasta karena khawatir dengan pengelolaan dana yang akan dilakukan Danantara.
“Efek Danantara, jadinya gua tarik semua uang di bank plat merah. Ayoo tarikkkkkkkkkkk!!! #IndonesiaGelap2025,” tulis seorang pengguna X lainnya.
Kekhawatiran atas Tata Kelola dan Transparansi
Selain kekhawatiran publik, para ekonom juga menyoroti landasan hukum Danantara yang dianggap belum cukup kuat. Tidak adanya mekanisme perlindungan bagi nasabah bank Himbara membuat banyak pihak ragu apakah dana yang dikelola benar-benar akan digunakan secara bertanggung jawab.
Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa Danantara seharusnya memiliki sistem tata kelola yang lebih transparan serta jaminan perlindungan bagi masyarakat. Jika tidak, potensi krisis likuiditas di bank-bank BUMN bisa menjadi kenyataan dan berimbas pada stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah Minta Masyarakat Tenang
Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik, pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa Danantara akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Erick yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir dengan keberadaan badan investasi ini.
“Danantara memiliki struktur pengawasan yang ketat. Kami pastikan bahwa dana yang dikelola akan digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab demi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Erick.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap mempercayai sistem perbankan nasional. Namun, dengan gerakan penarikan dana yang sudah meluas, dibutuhkan langkah konkret dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Danantara dan sektor perbankan negara.
Kesimpulan
Peluncuran Danantara diharapkan menjadi langkah besar dalam pengelolaan aset negara dan investasi strategis. Namun, gelombang skeptisisme yang muncul dari masyarakat menunjukkan bahwa tantangan besar masih ada di depan mata. Jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, Danantara bisa saja menjadi proyek ambisius yang justru membawa dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah kini harus bekerja ekstra untuk meyakinkan publik bahwa badan ini benar-benar akan membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bukan malah menjadi bom waktu yang merugikan.
