Sebanyak 48 kepala daerah belum terlihat menghadiri retret kepemimpinan yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang sejak Jumat, 21 Februari 2025. Dari total 503 kepala daerah yang diundang, saat ini sudah 448 peserta yang hadir, dengan sembilan di antaranya datang terlambat. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa panitia terus berupaya menghubungi kepala daerah yang belum hadir untuk meminta kejelasan alasan ketidakhadiran mereka.
Selain itu, enam kepala daerah mengajukan izin untuk tidak mengikuti retret, dengan lima di antaranya absen karena alasan kesehatan dan satu kepala daerah karena urusan keluarga. Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah yang berhalangan hadir diharapkan mengirimkan wakilnya, mengingat pentingnya acara ini dalam menyinkronkan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Instruksi PDIP untuk Menunda Kehadiran
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melalui surat resmi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis, 20 Februari 2025, menginstruksikan agar kepala daerah yang berasal dari partainya tidak mengikuti retret tersebut. Instruksi ini muncul setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati juga meminta seluruh kepala daerah PDIP yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP.
Selain itu, Megawati menegaskan bahwa seluruh unsur partai, termasuk fraksi di DPR, harus berada dalam koordinasi penuh dengan dirinya dan menunggu perintah selanjutnya. PDIP juga memutuskan tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen setelah penahanan Hasto, dan semua kendali partai berada langsung di bawah Megawati.
Tanggapan Jokowi terhadap Instruksi PDIP
Menanggapi instruksi tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menekankan bahwa retret ini merupakan agenda resmi pemerintahan yang diadakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jokowi menyatakan bahwa kepala daerah seharusnya tetap hadir karena mereka dipilih oleh rakyat dan memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan negara.
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jumat (21/2). Ia juga menekankan bahwa kepala daerah sebaiknya hadir untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan lain.
Jadwal dan Materi Retret Kepala Daerah
Retret yang berlangsung selama delapan hari, dari 21 hingga 28 Februari 2025, memiliki agenda padat yang mencakup berbagai materi kepemimpinan dan pemerintahan. Beberapa materi utama yang akan diberikan kepada kepala daerah antara lain sinkronisasi visi-misi dengan pemerintah pusat, pemahaman tugas dan kewenangan kepala daerah, serta kepemimpinan.
Selain itu, terdapat sesi pembelajaran mengenai sistem pertahanan negara, kebijakan ekonomi, pencegahan korupsi, serta isu-isu strategis lainnya. Menteri Keuangan dijadwalkan memberikan materi khusus mengenai efisiensi anggaran, sementara Presiden Prabowo Subianto akan menutup acara dengan pengarahan pada hari terakhir retret.
Dengan berbagai dinamika politik yang terjadi, keberlangsungan retret ini tetap menjadi sorotan, terutama dengan adanya ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dan instruksi dari PDIP. Pemerintah berharap acara ini tetap berjalan lancar demi meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
