Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa kebijakan guna merespons volatilitas yang terjadi. “Kami memiliki beberapa kebijakan yang akan segera diterapkan,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (18/3/2025). Ia menambahkan bahwa kebijakan pertama akan mulai diberlakukan pada hari ini, Rabu (19/3/2025).

IHSG Kembali Tertekan, Pergerakan Pasar Masih Volatil

Setelah mengalami penghentian sementara perdagangan (trading halt) pada hari sebelumnya, IHSG kembali dibuka melemah 30,59 poin atau 0,49 persen ke level 6.192,80 pada Rabu pagi. Berbeda dengan IHSG, indeks saham unggulan LQ45 justru naik tipis 1,88 poin atau 0,27 persen ke posisi 707,13.

Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas memperkirakan bahwa IHSG akan bergerak mendatar (sideways) seiring pelaku pasar mencermati hasil pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia serta keputusan The Federal Open Market Committee (FOMC) dari The Fed yang berpotensi memengaruhi sentimen pasar.

Faktor Domestik dan Global yang Mempengaruhi IHSG

Selain faktor teknis di pasar modal, kondisi politik dan ekonomi domestik juga turut mempengaruhi pergerakan IHSG. Salah satu isu yang sempat mengguncang pasar adalah rumor pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani. Meskipun telah diklarifikasi, rumor tersebut sempat memicu aksi jual besar-besaran yang menyebabkan margin call dan forced sell di pasar saham.

Dari sisi global, investor juga mencermati kebijakan moneter AS yang akan diumumkan The Fed pada Kamis (20/3/2025) dini hari. Meskipun suku bunga diperkirakan tetap, publikasi ringkasan proyeksi ekonomi (Summary of Economic Projections/SEP) bisa memberikan gambaran mengenai arah kebijakan moneter ke depan. Jika ada indikasi pengetatan moneter lebih lanjut, pasar saham global termasuk Indonesia bisa terdampak.

IHSG Anjlok Lebih dari 6 Persen, BEI Berlakukan Trading Halt

Pada perdagangan sesi pertama Selasa (18/3/2025), IHSG kembali mengalami tekanan hebat dan turun lebih dari 6 persen. BEI pun memberlakukan trading halt setelah IHSG anjlok lebih dari 5 persen. Indeks ditutup melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke level 6.076,08.

Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus, mengungkapkan bahwa meningkatnya ketidakpastian global menjadi salah satu faktor utama yang membebani pasar. Ketegangan geopolitik, termasuk konflik Rusia-Ukraina dan kebijakan tarif balasan Uni Eropa terhadap Amerika Serikat, semakin menekan sentimen investor.

Dari dalam negeri, kondisi fiskal yang memburuk juga menjadi perhatian utama pelaku pasar. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Februari 2025 mencapai Rp 31,2 triliun, berbanding terbalik dengan surplus Rp 22,8 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, penerimaan pajak domestik mengalami penurunan signifikan sebesar 30,19 persen secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp 269 triliun.

Investor Beralih ke Instrumen yang Lebih Stabil

Dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar, banyak investor mulai mengalihkan dana mereka ke instrumen yang lebih stabil, seperti obligasi. “Volatilitas yang tinggi membuat saham menjadi kurang menarik. Sebaliknya, obligasi menawarkan imbal hasil yang lebih stabil,” ujar Maximilianus.

Ke depan, pelaku pasar masih akan mencermati kebijakan yang akan diambil oleh OJK dan Bank Indonesia dalam menghadapi tekanan di pasar keuangan. Stabilitas ekonomi dan kebijakan yang proaktif dari regulator diharapkan dapat memberikan sentimen positif dan mengurangi volatilitas IHSG dalam beberapa waktu ke depan.

The post OJK Siapkan Kebijakan untuk Stabilitas IHSG di Tengah Gejolak Pasar appeared first on Mediapujangga.com.

Transformasi BUMN ala Prabowo

Dalam pidatonya di Istana Kepresidenan, Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menjadi konsolidasi kekuatan ekonomi nasional dengan mengelola investasi BUMN secara lebih terstruktur. Badan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai aset negara serta mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% melalui investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur, industri hilir, dan produksi pangan.

“Danantara adalah energi dan kekuatan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Ini adalah langkah besar untuk memastikan aset negara dikelola secara optimal demi kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Dengan modal awal mencapai Rp 1.000 triliun dan target pengelolaan aset hingga US$ 900 miliar, Danantara disebut-sebut sebagai terobosan baru yang akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam hal pengelolaan investasi strategis.

Kekhawatiran Publik dan Gelombang Penarikan Dana

Namun, tak lama setelah pengumuman peresmian Danantara, muncul kekhawatiran publik terkait transparansi dan tata kelola badan investasi ini. Banyak pihak yang membandingkan Danantara dengan skandal 1MDB di Malaysia, di mana dana investasi negara disalahgunakan dan menyebabkan krisis ekonomi.

Di media sosial, gerakan penarikan dana dari bank-bank BUMN semakin meluas. Banyak nasabah mengaku mulai mengosongkan rekening mereka karena takut dana yang mereka simpan akan digunakan untuk investasi tanpa adanya jaminan keamanan.

“The red flags are there: seruan tarik uang dari bank BUMN muncul bahkan sebelum Danantara resmi beroperasi. Public trust udah minus sebelum start – karena rakyat masih inget betul skandal 1MDB dan dampak sistemiknya,” cuit salah satu pengguna X pada 21 Februari 2025.

Sejak 18 Februari 2025, kampanye penarikan dana massal terus bergema di media sosial. Sejumlah nasabah mengaku telah memindahkan tabungan mereka ke bank swasta karena khawatir dengan pengelolaan dana yang akan dilakukan Danantara.

“Efek Danantara, jadinya gua tarik semua uang di bank plat merah. Ayoo tarikkkkkkkkkkk!!! #IndonesiaGelap2025,” tulis seorang pengguna X lainnya.

Kekhawatiran atas Tata Kelola dan Transparansi

Selain kekhawatiran publik, para ekonom juga menyoroti landasan hukum Danantara yang dianggap belum cukup kuat. Tidak adanya mekanisme perlindungan bagi nasabah bank Himbara membuat banyak pihak ragu apakah dana yang dikelola benar-benar akan digunakan secara bertanggung jawab.

Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa Danantara seharusnya memiliki sistem tata kelola yang lebih transparan serta jaminan perlindungan bagi masyarakat. Jika tidak, potensi krisis likuiditas di bank-bank BUMN bisa menjadi kenyataan dan berimbas pada stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah Minta Masyarakat Tenang

Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik, pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa Danantara akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Erick yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir dengan keberadaan badan investasi ini.

“Danantara memiliki struktur pengawasan yang ketat. Kami pastikan bahwa dana yang dikelola akan digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab demi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Erick.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap mempercayai sistem perbankan nasional. Namun, dengan gerakan penarikan dana yang sudah meluas, dibutuhkan langkah konkret dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Danantara dan sektor perbankan negara.

Kesimpulan

Peluncuran Danantara diharapkan menjadi langkah besar dalam pengelolaan aset negara dan investasi strategis. Namun, gelombang skeptisisme yang muncul dari masyarakat menunjukkan bahwa tantangan besar masih ada di depan mata. Jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, Danantara bisa saja menjadi proyek ambisius yang justru membawa dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah kini harus bekerja ekstra untuk meyakinkan publik bahwa badan ini benar-benar akan membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bukan malah menjadi bom waktu yang merugikan.

The post Presiden Prabowo Resmikan Danantara, Warganet Ramai-ramai Tarik Dana dari Bank BUMN appeared first on Mediapujangga.com.