Tersangka dan Peran Mereka
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyatakan ketujuh tersangka meliputi:

1. Riva Siahaan (RS): Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
2. Sani Dinar Saifuddin (SDS): Direktur Feedstock & Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).
3. Yoki Firnandi (YF): Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
4. Agus Purwono (AP): Wakil Presiden Feedstock Management PT KPI.
5. Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR): Pemilik PT Navigator Khatulistiwa.
6. Dimas Werhaspati (DW): Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim.
7. Gading Ramadan Joede (GRJ): Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Para tersangka telah ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Modus Korupsi dan Kerugian Negara
Menurut Kejagung, kasus ini bermula dari pelanggaran Peraturan Menteri ESDM No. 42/2018 yang mewajibkan Pertamina memprioritaskan minyak produksi dalam negeri. Namun, tersangka diduga sengaja menurunkan kapasitas kilang domestik dengan alasan teknis dan ekonomi, sehingga produksi KKKS ditolak dan diekspor. Sementara itu, Pertamina mengimpor minyak mentah dan produk kilang melalui broker dengan harga lebih tinggi.

Kerugian negara senilai Rp193,7 triliun bersumber dari:

• Ekspor minyak mentah dalam negeri: Rp35 triliun.
• Impor minyak mentah via broker: Rp2,7 triliun.
• Impor BBM ilegal: Rp9 triliun.
• Subsidi dan kompensasi BBM (2023): Rp147 triliun (Rp126 triliun kompensasi + Rp21 triliun subsidi).

Qohar menjelaskan, skema ini menyebabkan Harga Indeks Pasar (HIP) BBM melambung, sehingga subsidi dan kompensasi APBN membengkak. “Ada pemufakatan jahat antara pejabat Pertamina dan broker untuk mengatur harga impor secara tidak wajar,” tegasnya.

Pelanggaran Hukum dan Tindak Lanjut
Para tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor No. 31/1999 jo. Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Penyidik juga mendalami praktik mark-up biaya pengiriman (shipping) sebesar 13–15% yang menguntungkan pihak tertentu.

Respons Pertamina
VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan perusahaan menghormati proses hukum dan siap berkoordinasi dengan aparat. “Pertamina tetap berpegang pada prinsip tata kelola baik (GCG) dan memastikan distribusi energi ke masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Dampak dan Signifikansi Kasus
Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di sektor energi Indonesia, menyoroti kerentanan tata kelola BUMN strategis. Kejagung menyatakan penghitungan kerugian negara masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan.

Masyarakat kini menanti proses hukum yang transparan, sementara pemerintah didesak memperketat pengawasan impor energi dan kebijakan subsidi untuk mencegah kebocoran APBN di masa depan.

The post Kasus Korupsi Pertamina: Kejagung Tetapkan 7 Tersangka, Kerugian Negara Capai Rp193,7 Triliun appeared first on Mediapujangga.com.

Transformasi BUMN ala Prabowo

Dalam pidatonya di Istana Kepresidenan, Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menjadi konsolidasi kekuatan ekonomi nasional dengan mengelola investasi BUMN secara lebih terstruktur. Badan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai aset negara serta mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% melalui investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur, industri hilir, dan produksi pangan.

“Danantara adalah energi dan kekuatan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Ini adalah langkah besar untuk memastikan aset negara dikelola secara optimal demi kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Dengan modal awal mencapai Rp 1.000 triliun dan target pengelolaan aset hingga US$ 900 miliar, Danantara disebut-sebut sebagai terobosan baru yang akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam hal pengelolaan investasi strategis.

Kekhawatiran Publik dan Gelombang Penarikan Dana

Namun, tak lama setelah pengumuman peresmian Danantara, muncul kekhawatiran publik terkait transparansi dan tata kelola badan investasi ini. Banyak pihak yang membandingkan Danantara dengan skandal 1MDB di Malaysia, di mana dana investasi negara disalahgunakan dan menyebabkan krisis ekonomi.

Di media sosial, gerakan penarikan dana dari bank-bank BUMN semakin meluas. Banyak nasabah mengaku mulai mengosongkan rekening mereka karena takut dana yang mereka simpan akan digunakan untuk investasi tanpa adanya jaminan keamanan.

“The red flags are there: seruan tarik uang dari bank BUMN muncul bahkan sebelum Danantara resmi beroperasi. Public trust udah minus sebelum start – karena rakyat masih inget betul skandal 1MDB dan dampak sistemiknya,” cuit salah satu pengguna X pada 21 Februari 2025.

Sejak 18 Februari 2025, kampanye penarikan dana massal terus bergema di media sosial. Sejumlah nasabah mengaku telah memindahkan tabungan mereka ke bank swasta karena khawatir dengan pengelolaan dana yang akan dilakukan Danantara.

“Efek Danantara, jadinya gua tarik semua uang di bank plat merah. Ayoo tarikkkkkkkkkkk!!! #IndonesiaGelap2025,” tulis seorang pengguna X lainnya.

Kekhawatiran atas Tata Kelola dan Transparansi

Selain kekhawatiran publik, para ekonom juga menyoroti landasan hukum Danantara yang dianggap belum cukup kuat. Tidak adanya mekanisme perlindungan bagi nasabah bank Himbara membuat banyak pihak ragu apakah dana yang dikelola benar-benar akan digunakan secara bertanggung jawab.

Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa Danantara seharusnya memiliki sistem tata kelola yang lebih transparan serta jaminan perlindungan bagi masyarakat. Jika tidak, potensi krisis likuiditas di bank-bank BUMN bisa menjadi kenyataan dan berimbas pada stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah Minta Masyarakat Tenang

Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik, pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa Danantara akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Erick yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir dengan keberadaan badan investasi ini.

“Danantara memiliki struktur pengawasan yang ketat. Kami pastikan bahwa dana yang dikelola akan digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab demi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Erick.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap mempercayai sistem perbankan nasional. Namun, dengan gerakan penarikan dana yang sudah meluas, dibutuhkan langkah konkret dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Danantara dan sektor perbankan negara.

Kesimpulan

Peluncuran Danantara diharapkan menjadi langkah besar dalam pengelolaan aset negara dan investasi strategis. Namun, gelombang skeptisisme yang muncul dari masyarakat menunjukkan bahwa tantangan besar masih ada di depan mata. Jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, Danantara bisa saja menjadi proyek ambisius yang justru membawa dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah kini harus bekerja ekstra untuk meyakinkan publik bahwa badan ini benar-benar akan membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bukan malah menjadi bom waktu yang merugikan.

The post Presiden Prabowo Resmikan Danantara, Warganet Ramai-ramai Tarik Dana dari Bank BUMN appeared first on Mediapujangga.com.