Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) menjadi salah satu prioritas utama dalam program tiga juta rumah yang sedang dirancang oleh Kementerian PKP. Hingga awal Januari 2025, lebih dari 65.000 unit rumah telah terealisasi melalui program ini.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menyebutkan bahwa peta jalan (roadmap) sedang disusun untuk mendukung target besar ini. Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan dan pemangku kepentingan lainnya. Ara juga mendorong penetapan proyek strategis nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan terintegrasi dengan transportasi umum di perkotaan.
“Kami fokus memastikan KPR FLPP dapat membantu masyarakat memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih efisien. Sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai, langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk mendukung program ini,” ujar Ara, Jumat (17/1/2025).
Skema Pendanaan Baru untuk FLPP
Dalam upaya memperluas cakupan rumah subsidi, pemerintah tengah mengkaji perubahan skema pendanaan KPR FLPP. Saat ini, pendanaan KPR FLPP terdiri dari 75% kontribusi pemerintah dan 25% dari perbankan. Dengan skema baru, proporsi tersebut akan diubah menjadi 50% dari pemerintah dan 50% dari perbankan. Perubahan ini memungkinkan pendanaan yang lebih optimal, sehingga jumlah rumah subsidi yang dibiayai dapat meningkat signifikan.
Menurut Imam Syafii Toha, Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, skema baru ini memungkinkan pembiayaan hingga 330.000 unit rumah pada 2025, dibandingkan hanya 220.000 unit dengan skema saat ini. “Perubahan ini tidak akan mengganggu likuiditas perbankan karena bunga akan diterapkan secara berjenjang,” jelas Imam.
Bunga KPR FLPP dalam skema baru akan tetap 5% untuk 10 tahun pertama dan meningkat menjadi 6-7% setelahnya. Tenor KPR juga diperpanjang hingga 30 tahun untuk memastikan cicilan tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Komitmen Pemangku Kepentingan
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyatakan bahwa kementeriannya sedang menyelesaikan penetapan pejabat eselon I sesuai struktur organisasi yang baru. Langkah ini bertujuan mempercepat distribusi anggaran, termasuk alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
PT Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai salah satu bank penyalur KPR FLPP, menyambut baik perubahan skema ini. “Margin bank tetap terjaga jika bunga diterapkan secara bertahap,” ujar Budi Permana, Kepala Divisi KPR Subsidi BTN.
Untuk mendukung likuiditas, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga telah mengeluarkan obligasi senilai Rp 25 triliun hingga November 2024. Langkah ini menjadi sumber alternatif pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menekankan pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan perumahan. “Kreativitas dalam menghadirkan sumber dana baru sangat diperlukan mengingat keterbatasan fiskal negara,” katanya.
Dukungan untuk Realisasi Program
BP Tapera bersama bank pelaksana akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk penyaluran KPR FLPP 2025 pada Desember 2024. Simulasi berbagai skema pembiayaan juga telah disiapkan untuk memastikan keberlanjutan program.
Melalui kolaborasi berbagai pihak, program tiga juta rumah per tahun diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi tantangan perumahan di Indonesia. Dengan skema pendanaan yang inovatif, pemerintah optimis target ini dapat tercapai dalam waktu yang telah ditentukan.
