BMKG, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi astronomi terkait waktu dan posisi benda langit, akan menyajikan data-data hasil hisab (perhitungan) dan observasi hilal. Data ini nantinya menjadi pertimbangan ilmiah bagi Kementerian Agama (Kemenag) dan pihak terkait dalam menetapkan awal Ramadan.

Kriteria Astronomi dalam Pemantauan Hilal

Menurut perhitungan BMKG, saat matahari terbenam pada 28 Februari 2025, ketinggian hilal di Indonesia berada antara 3,02° di Merauke, Papua, hingga 4,69° di Sabang, Aceh. Sementara itu, elongasi hilal berkisar antara 4,78° hingga 6,40°. Umur bulan saat itu berada dalam rentang 8,16 jam hingga 11,11 jam, dengan fraksi iluminasi bulan mencapai 0,11% hingga 0,22%.

Kemenag juga akan melaksanakan pemantauan hilal di 125 titik di seluruh Indonesia pada hari yang sama. Pemantauan ini melibatkan ahli falak dari Kemenag, Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, serta instansi terkait lainnya.

Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak menjelang Ramadan 1446 H diperkirakan terjadi pada 28 Februari 2025 pukul 07.44 WIB. Pada hari tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3° 5,91′ hingga 4° 40,96′ dan sudut elongasi 4° 47,03′ hingga 6° 24,14′.

Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 1446 H

Sebagai bagian dari proses penetapan awal Ramadan, Kemenag RI akan menggelar sidang isbat pada 28 Februari 2025 di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Sidang ini akan dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, ahli falak, serta perwakilan DPR dan Mahkamah Agung.

Sidang isbat akan melalui tiga tahapan utama. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

Dengan adanya pemantauan hilal dan sidang isbat ini, diharapkan umat Islam di Indonesia dapat memperoleh kepastian mengenai tanggal dimulainya ibadah puasa Ramadan 1446 H. Keputusan resmi dari Kemenag akan disampaikan setelah hasil sidang isbat diumumkan.

The post BMKG dan Kemenag Gelar Pemantauan Hilal untuk Penentuan Awal Ramadan 2025 appeared first on Mediapujangga.com.

Mengapa Indonesia Membutuhkan Bank Emas?

Selama ini, Indonesia belum memiliki fasilitas penyimpanan emas yang memadai, sehingga banyak emas hasil tambang dalam negeri mengalir ke luar negeri. Dengan adanya bullion bank, pemerintah berharap dapat mengolah, memanfaatkan, dan menyimpan emas secara maksimal untuk kepentingan nasional.

Tujuan dan Fungsi Bank Emas

• Memperluas ekosistem produksi emas dalam negeri.
• Menyimpan emas hasil tambang.
• Mendukung hilirisasi industri emas, dari penambangan hingga manufaktur perhiasan.
• Memperkuat sektor keuangan syariah melalui transaksi berbasis emas.
• Menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi ketidakpastian global.
• Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan devisa ekspor emas.

Strategi Optimalisasi Bank Emas

• Peningkatan sistem keamanan dan jaminan keaslian emas melalui penerapan standar internasional.
• Pembangunan infrastruktur penyimpanan dan distribusi emas yang aman.
• Pembentukan Dewan Emas Nasional untuk merumuskan kebijakan strategis.
• Penerapan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap inovasi produk keuangan berbasis emas.
• Peningkatan literasi keuangan emas di masyarakat.

Regulasi dan Perizinan

• Pendirian bullion bank didasarkan pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024.
• Lembaga jasa keuangan yang ingin menjalankan usaha bullion harus memiliki ekuitas minimum Rp14 triliun, kecuali untuk kegiatan penitipan emas.
• PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah memperoleh izin untuk menjalankan bisnis bullion.

Harapan dan Dampak

Dengan adanya bullion bank, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan potensi emasnya, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memperkuat perekonomian nasional.

The post Indonesia Resmikan Bank Emas Nasional untuk Perkuat Ekonomi appeared first on Mediapujangga.com.

Tersangka dan Peran Mereka
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyatakan ketujuh tersangka meliputi:

1. Riva Siahaan (RS): Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
2. Sani Dinar Saifuddin (SDS): Direktur Feedstock & Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).
3. Yoki Firnandi (YF): Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
4. Agus Purwono (AP): Wakil Presiden Feedstock Management PT KPI.
5. Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR): Pemilik PT Navigator Khatulistiwa.
6. Dimas Werhaspati (DW): Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim.
7. Gading Ramadan Joede (GRJ): Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Para tersangka telah ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Modus Korupsi dan Kerugian Negara
Menurut Kejagung, kasus ini bermula dari pelanggaran Peraturan Menteri ESDM No. 42/2018 yang mewajibkan Pertamina memprioritaskan minyak produksi dalam negeri. Namun, tersangka diduga sengaja menurunkan kapasitas kilang domestik dengan alasan teknis dan ekonomi, sehingga produksi KKKS ditolak dan diekspor. Sementara itu, Pertamina mengimpor minyak mentah dan produk kilang melalui broker dengan harga lebih tinggi.

Kerugian negara senilai Rp193,7 triliun bersumber dari:

• Ekspor minyak mentah dalam negeri: Rp35 triliun.
• Impor minyak mentah via broker: Rp2,7 triliun.
• Impor BBM ilegal: Rp9 triliun.
• Subsidi dan kompensasi BBM (2023): Rp147 triliun (Rp126 triliun kompensasi + Rp21 triliun subsidi).

Qohar menjelaskan, skema ini menyebabkan Harga Indeks Pasar (HIP) BBM melambung, sehingga subsidi dan kompensasi APBN membengkak. “Ada pemufakatan jahat antara pejabat Pertamina dan broker untuk mengatur harga impor secara tidak wajar,” tegasnya.

Pelanggaran Hukum dan Tindak Lanjut
Para tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor No. 31/1999 jo. Pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Penyidik juga mendalami praktik mark-up biaya pengiriman (shipping) sebesar 13–15% yang menguntungkan pihak tertentu.

Respons Pertamina
VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan perusahaan menghormati proses hukum dan siap berkoordinasi dengan aparat. “Pertamina tetap berpegang pada prinsip tata kelola baik (GCG) dan memastikan distribusi energi ke masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Dampak dan Signifikansi Kasus
Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di sektor energi Indonesia, menyoroti kerentanan tata kelola BUMN strategis. Kejagung menyatakan penghitungan kerugian negara masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan.

Masyarakat kini menanti proses hukum yang transparan, sementara pemerintah didesak memperketat pengawasan impor energi dan kebijakan subsidi untuk mencegah kebocoran APBN di masa depan.

The post Kasus Korupsi Pertamina: Kejagung Tetapkan 7 Tersangka, Kerugian Negara Capai Rp193,7 Triliun appeared first on Mediapujangga.com.

Peringatan Prabowo kepada Kabinetnya

Sinyal reshuffle sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu. Dalam acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Jakarta, 5 Februari 2025, Prabowo mengingatkan jajarannya untuk bekerja sepenuh hati bagi rakyat. Ia menegaskan tidak akan ragu menindak pihak-pihak yang tidak sejalan dengan visi pemerintahannya.

“Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak patuh pada tuntutan rakyat dan pemerintah bersih, saya akan tindak,” ujar Prabowo. Ia juga menyoroti keberadaan “raja kecil” di birokrasi yang menghambat upaya efisiensi anggaran, seperti yang disampaikannya di Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya pada 10 Februari 2025.

Proses Reshuffle yang Cepat

Kabar mengenai perombakan kabinet mulai mencuat pada Rabu pagi. Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengonfirmasi bahwa akan ada pelantikan pejabat negara pada sore hari. Benar saja, reshuffle kabinet berlangsung cepat, dari isu hingga pelantikan hanya dalam satu hari.

Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang menjadi salah satu nama yang diganti, dikabarkan telah membereskan barang-barangnya dari rumah dinas. Meski sempat enggan memberikan keterangan kepada wartawan, Satryo akhirnya mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan surat pengunduran diri. “Saya merasa sudah bekerja keras, tetapi jika tidak sesuai harapan pemerintah, lebih baik saya mundur daripada diberhentikan,” ujarnya.

Pelantikan Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek

Brian Yuliarto, pengganti Satryo, tiba di Istana Kepresidenan pukul 14.30 WIB untuk dilantik langsung oleh Presiden Prabowo. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor XXVIP Tahun 2025. Dalam sumpah jabatan, Brian berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.

Perombakan Kabinet dan Kepala Lembaga

Selain Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek, reshuffle ini juga melibatkan lima pejabat lain yang dilantik untuk posisi strategis:

1. Muhammad Yusuf Ateh – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Agustina Arumsari – Wakil Kepala BPKP.
3. Amalia Adininggar Widyasanti – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Sonny Harry Budiutomo Harmadi – Wakil Kepala BPS.
5. Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satryo dalam Sorotan Publik

Selama menjabat, Satryo beberapa kali menjadi pusat perhatian. Pada Januari 2025, ia didemo oleh pegawai Kemendiktisaintek terkait kebijakan mutasi pegawai. Selain itu, komentarnya mengenai efisiensi anggaran yang berdampak pada beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga sempat menuai kontroversi. Pernyataannya mengenai rencana pemangkasan anggaran KIP Kuliah sebesar Rp 1,31 triliun memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Reshuffle Lebih Cepat Dibandingkan Jokowi

Reshuffle ini dilakukan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran, jauh lebih cepat dibandingkan Presiden Joko Widodo yang baru melakukan reshuffle kabinet pada hari ke-296 masa jabatannya di periode pertama. Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan Prabowo dalam memastikan efektivitas pemerintahan sejak awal.

Dengan reshuffle perdana ini, Prabowo Subianto berharap agar para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja lebih optimal dan sesuai dengan visi pemerintah untuk melayani rakyat Indonesia secara maksimal.

The post Presiden Prabowo Subianto Lakukan Reshuffle Perdana Kabinet Merah Putih appeared first on Mediapujangga.com.