BMKG, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi astronomi terkait waktu dan posisi benda langit, akan menyajikan data-data hasil hisab (perhitungan) dan observasi hilal. Data ini nantinya menjadi pertimbangan ilmiah bagi Kementerian Agama (Kemenag) dan pihak terkait dalam menetapkan awal Ramadan.

Kriteria Astronomi dalam Pemantauan Hilal

Menurut perhitungan BMKG, saat matahari terbenam pada 28 Februari 2025, ketinggian hilal di Indonesia berada antara 3,02° di Merauke, Papua, hingga 4,69° di Sabang, Aceh. Sementara itu, elongasi hilal berkisar antara 4,78° hingga 6,40°. Umur bulan saat itu berada dalam rentang 8,16 jam hingga 11,11 jam, dengan fraksi iluminasi bulan mencapai 0,11% hingga 0,22%.

Kemenag juga akan melaksanakan pemantauan hilal di 125 titik di seluruh Indonesia pada hari yang sama. Pemantauan ini melibatkan ahli falak dari Kemenag, Pengadilan Agama, organisasi masyarakat Islam, serta instansi terkait lainnya.

Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak menjelang Ramadan 1446 H diperkirakan terjadi pada 28 Februari 2025 pukul 07.44 WIB. Pada hari tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3° 5,91′ hingga 4° 40,96′ dan sudut elongasi 4° 47,03′ hingga 6° 24,14′.

Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 1446 H

Sebagai bagian dari proses penetapan awal Ramadan, Kemenag RI akan menggelar sidang isbat pada 28 Februari 2025 di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Sidang ini akan dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, ahli falak, serta perwakilan DPR dan Mahkamah Agung.

Sidang isbat akan melalui tiga tahapan utama. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik.

Dengan adanya pemantauan hilal dan sidang isbat ini, diharapkan umat Islam di Indonesia dapat memperoleh kepastian mengenai tanggal dimulainya ibadah puasa Ramadan 1446 H. Keputusan resmi dari Kemenag akan disampaikan setelah hasil sidang isbat diumumkan.

The post BMKG dan Kemenag Gelar Pemantauan Hilal untuk Penentuan Awal Ramadan 2025 appeared first on Mediapujangga.com.

Mengapa Indonesia Membutuhkan Bank Emas?

Selama ini, Indonesia belum memiliki fasilitas penyimpanan emas yang memadai, sehingga banyak emas hasil tambang dalam negeri mengalir ke luar negeri. Dengan adanya bullion bank, pemerintah berharap dapat mengolah, memanfaatkan, dan menyimpan emas secara maksimal untuk kepentingan nasional.

Tujuan dan Fungsi Bank Emas

• Memperluas ekosistem produksi emas dalam negeri.
• Menyimpan emas hasil tambang.
• Mendukung hilirisasi industri emas, dari penambangan hingga manufaktur perhiasan.
• Memperkuat sektor keuangan syariah melalui transaksi berbasis emas.
• Menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi ketidakpastian global.
• Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan devisa ekspor emas.

Strategi Optimalisasi Bank Emas

• Peningkatan sistem keamanan dan jaminan keaslian emas melalui penerapan standar internasional.
• Pembangunan infrastruktur penyimpanan dan distribusi emas yang aman.
• Pembentukan Dewan Emas Nasional untuk merumuskan kebijakan strategis.
• Penerapan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap inovasi produk keuangan berbasis emas.
• Peningkatan literasi keuangan emas di masyarakat.

Regulasi dan Perizinan

• Pendirian bullion bank didasarkan pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024.
• Lembaga jasa keuangan yang ingin menjalankan usaha bullion harus memiliki ekuitas minimum Rp14 triliun, kecuali untuk kegiatan penitipan emas.
• PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah memperoleh izin untuk menjalankan bisnis bullion.

Harapan dan Dampak

Dengan adanya bullion bank, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan potensi emasnya, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memperkuat perekonomian nasional.

The post Indonesia Resmikan Bank Emas Nasional untuk Perkuat Ekonomi appeared first on Mediapujangga.com.

Transformasi BUMN ala Prabowo

Dalam pidatonya di Istana Kepresidenan, Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menjadi konsolidasi kekuatan ekonomi nasional dengan mengelola investasi BUMN secara lebih terstruktur. Badan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai aset negara serta mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% melalui investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur, industri hilir, dan produksi pangan.

“Danantara adalah energi dan kekuatan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Ini adalah langkah besar untuk memastikan aset negara dikelola secara optimal demi kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Dengan modal awal mencapai Rp 1.000 triliun dan target pengelolaan aset hingga US$ 900 miliar, Danantara disebut-sebut sebagai terobosan baru yang akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam hal pengelolaan investasi strategis.

Kekhawatiran Publik dan Gelombang Penarikan Dana

Namun, tak lama setelah pengumuman peresmian Danantara, muncul kekhawatiran publik terkait transparansi dan tata kelola badan investasi ini. Banyak pihak yang membandingkan Danantara dengan skandal 1MDB di Malaysia, di mana dana investasi negara disalahgunakan dan menyebabkan krisis ekonomi.

Di media sosial, gerakan penarikan dana dari bank-bank BUMN semakin meluas. Banyak nasabah mengaku mulai mengosongkan rekening mereka karena takut dana yang mereka simpan akan digunakan untuk investasi tanpa adanya jaminan keamanan.

“The red flags are there: seruan tarik uang dari bank BUMN muncul bahkan sebelum Danantara resmi beroperasi. Public trust udah minus sebelum start – karena rakyat masih inget betul skandal 1MDB dan dampak sistemiknya,” cuit salah satu pengguna X pada 21 Februari 2025.

Sejak 18 Februari 2025, kampanye penarikan dana massal terus bergema di media sosial. Sejumlah nasabah mengaku telah memindahkan tabungan mereka ke bank swasta karena khawatir dengan pengelolaan dana yang akan dilakukan Danantara.

“Efek Danantara, jadinya gua tarik semua uang di bank plat merah. Ayoo tarikkkkkkkkkkk!!! #IndonesiaGelap2025,” tulis seorang pengguna X lainnya.

Kekhawatiran atas Tata Kelola dan Transparansi

Selain kekhawatiran publik, para ekonom juga menyoroti landasan hukum Danantara yang dianggap belum cukup kuat. Tidak adanya mekanisme perlindungan bagi nasabah bank Himbara membuat banyak pihak ragu apakah dana yang dikelola benar-benar akan digunakan secara bertanggung jawab.

Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa Danantara seharusnya memiliki sistem tata kelola yang lebih transparan serta jaminan perlindungan bagi masyarakat. Jika tidak, potensi krisis likuiditas di bank-bank BUMN bisa menjadi kenyataan dan berimbas pada stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah Minta Masyarakat Tenang

Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik, pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa Danantara akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Erick yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi masyarakat untuk khawatir dengan keberadaan badan investasi ini.

“Danantara memiliki struktur pengawasan yang ketat. Kami pastikan bahwa dana yang dikelola akan digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab demi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Erick.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap mempercayai sistem perbankan nasional. Namun, dengan gerakan penarikan dana yang sudah meluas, dibutuhkan langkah konkret dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Danantara dan sektor perbankan negara.

Kesimpulan

Peluncuran Danantara diharapkan menjadi langkah besar dalam pengelolaan aset negara dan investasi strategis. Namun, gelombang skeptisisme yang muncul dari masyarakat menunjukkan bahwa tantangan besar masih ada di depan mata. Jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, Danantara bisa saja menjadi proyek ambisius yang justru membawa dampak negatif bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah kini harus bekerja ekstra untuk meyakinkan publik bahwa badan ini benar-benar akan membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bukan malah menjadi bom waktu yang merugikan.

The post Presiden Prabowo Resmikan Danantara, Warganet Ramai-ramai Tarik Dana dari Bank BUMN appeared first on Mediapujangga.com.