Peningkatan Signifikan Korban di Berbagai Provinsi

Sejak program MBG diluncurkan pada awal tahun, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat adanya lonjakan kasus keracunan. Hingga 25 September 2025, dilaporkan telah terjadi sekitar 70 kasus dengan total 5.914 siswa di berbagai wilayah menjadi korban. Jumlah ini terus bertambah setelah kasus-kasus terbaru dilaporkan di beberapa daerah, termasuk di Jawa Barat (Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang), Jawa Tengah (Kebumen), Lampung Timur, Palembang, hingga Kalimantan Barat (Ketapang) dan Sulawesi Tengah (Parigi Moutong dan Banggai Kepulauan).

Di Kabupaten Bandung Barat, misalnya, ratusan siswa harus dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah mengalami gejala keracunan. Pemerintah daerah setempat bahkan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat penanganan. Sementara itu, di Kebumen, jumlah korban keracunan mencapai 157 siswa, dengan sampel makanan yang diduga menjadi penyebab, seperti soto dan menu lainnya, sedang diuji di laboratorium.

Penyebab Keracunan dan Investigasi yang Berjalan

Dugaan kuat penyebab keracunan mengarah pada ketidaklayakan dan sanitasi dalam proses pengolahan serta distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Beberapa temuan di lapangan menyoroti masalah pengolahan yang terlalu dini—bahkan sejak malam hari—serta penanganan makanan yang kurang higienis, yang menyebabkan makanan menjadi basi atau terkontaminasi bakteri seperti Salmonella dan E. coli.

Di Ketapang, Kalimantan Barat, Kepala Regional MBG bahkan menyoroti kelalaian SPPG dalam pemilihan menu, salah satunya menyajikan ikan hiu goreng yang dinilai tidak lazim dan berisiko bagi kesehatan anak karena potensi kandungan merkuri.

Menanggapi maraknya kasus ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah memastikan bahwa kepolisian, melalui Bareskrim Polri, akan mengusut tuntas kasus dugaan keracunan ini. Tim penyidik telah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman, termasuk memeriksa dapur-dapur SPPG dan mengumpulkan data terkait keamanan makanan mulai dari hulu hingga hilir.

Respons dan Langkah BGN: Permintaan Maaf dan Sanksi Tegas

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, secara terbuka telah menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi, sembari mengakui adanya kelalaian dalam pengamanan pangan. BGN menyatakan bertanggung jawab penuh dan memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban keracunan.

Sebagai tindak lanjut, BGN telah mengambil langkah tegas, termasuk menutup sementara sejumlah dapur SPPG yang terindikasi bermasalah dan menginstruksikan evaluasi menyeluruh pada standar operasional dan sanitasi di semua dapur MBG. BGN menekankan akan menerapkan prinsip “zero accident” dan menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan hingga penutupan permanen bagi pihak pengelola yang terbukti melanggar prosedur keamanan pangan.

Desakan Evaluasi Total Program

Kasus keracunan yang berulang ini telah memicu desakan dari berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan kelompok pengawas pendidikan, yang menyerukan agar program MBG dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi total. Mereka menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama di atas tujuan politik atau percepatan implementasi program.

Pemerintah kini dituntut untuk memperkuat pengawasan, memastikan setiap dapur SPPG memenuhi standar higienitas yang ketat, serta meninjau ulang mekanisme distribusi agar makanan disajikan dalam kondisi segar dan aman konsumsi.

The post Ratusan Siswa Keracunan Makanan MBG di Berbagai Daerah, Sorotan Tajam pada Keamanan Pangan appeared first on Mediapujangga.com.