Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional dan peneguhan semangat demokrasi. “Negara tidak boleh terus hidup dalam bayang-bayang perpecahan politik masa lalu. Saya yakin pengampunan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat persatuan bangsa,” ujar Prabowo.

Abolisi untuk Tom Lembong

Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan dan eks Kepala BKPM di era Presiden Jokowi, mendapatkan abolisi atas proses hukum yang masih berjalan terkait dugaan pelanggaran prosedural dalam investasi asing. Meski belum ada vonis pengadilan, proses penyelidikan terhadap dirinya telah berlangsung sejak 2023.

Presiden Prabowo, melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditandatangani, memerintahkan penghentian seluruh proses penyidikan terhadap Lembong. “Tom adalah sosok profesional yang punya kontribusi besar di bidang ekonomi. Tidak adil bila proses yang belum berkekuatan hukum tetap membayangi reputasinya,” kata Menteri Sekretaris Negara dalam penjelasan tertulis.

Amnesti untuk Hasto Kristiyanto

Sementara itu, Hasto Kristiyanto — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan — menerima amnesti atas hukuman yang dijatuhkan terkait kasus dugaan perintangan penyidikan KPK dalam perkara korupsi infrastruktur.

Hasto divonis dua tahun penjara pada awal 2025, namun baru menjalani beberapa bulan masa tahanan. Melalui amnesti yang diberikan, sisa hukuman Hasto resmi dihapuskan, dan hak-haknya sebagai warga negara sepenuhnya dipulihkan.

“Keputusan ini bukan bentuk pembenaran terhadap tindakan hukum tertentu, tetapi bagian dari pendekatan restoratif untuk menghindari polarisasi politik yang terus-menerus,” ujar Presiden Prabowo.

Respons Publik dan Parlemen

Keputusan tersebut menuai respons beragam. Beberapa kalangan menyambut baik langkah Presiden sebagai bentuk rekonsiliasi, sementara sebagian lainnya mempertanyakan urgensi dan transparansi proses pemberian pengampunan tersebut.

Ketua Komisi III DPR menyatakan akan mengkaji aspek yuridis Keppres tersebut. “Kita ingin memastikan bahwa proses ini tidak melampaui batas kewenangan eksekutif dan tetap berada dalam koridor konstitusi,” ucapnya.

Sementara itu, organisasi masyarakat sipil menilai bahwa proses pemberian amnesti dan abolisi perlu melibatkan masukan publik agar tidak menimbulkan preseden hukum yang kontroversial.

The post Presiden Prabowo Berikan Abolisi dan Amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto appeared first on Mediapujangga.com.