Mengapa Indonesia Membutuhkan Bank Emas?

Selama ini, Indonesia belum memiliki fasilitas penyimpanan emas yang memadai, sehingga banyak emas hasil tambang dalam negeri mengalir ke luar negeri. Dengan adanya bullion bank, pemerintah berharap dapat mengolah, memanfaatkan, dan menyimpan emas secara maksimal untuk kepentingan nasional.

Tujuan dan Fungsi Bank Emas

• Memperluas ekosistem produksi emas dalam negeri.
• Menyimpan emas hasil tambang.
• Mendukung hilirisasi industri emas, dari penambangan hingga manufaktur perhiasan.
• Memperkuat sektor keuangan syariah melalui transaksi berbasis emas.
• Menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi ketidakpastian global.
• Meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan devisa ekspor emas.

Strategi Optimalisasi Bank Emas

• Peningkatan sistem keamanan dan jaminan keaslian emas melalui penerapan standar internasional.
• Pembangunan infrastruktur penyimpanan dan distribusi emas yang aman.
• Pembentukan Dewan Emas Nasional untuk merumuskan kebijakan strategis.
• Penerapan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap inovasi produk keuangan berbasis emas.
• Peningkatan literasi keuangan emas di masyarakat.

Regulasi dan Perizinan

• Pendirian bullion bank didasarkan pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024.
• Lembaga jasa keuangan yang ingin menjalankan usaha bullion harus memiliki ekuitas minimum Rp14 triliun, kecuali untuk kegiatan penitipan emas.
• PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah memperoleh izin untuk menjalankan bisnis bullion.

Harapan dan Dampak

Dengan adanya bullion bank, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan potensi emasnya, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memperkuat perekonomian nasional.

The post Indonesia Resmikan Bank Emas Nasional untuk Perkuat Ekonomi appeared first on Mediapujangga.com.

Peringatan Prabowo kepada Kabinetnya

Sinyal reshuffle sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu. Dalam acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Jakarta, 5 Februari 2025, Prabowo mengingatkan jajarannya untuk bekerja sepenuh hati bagi rakyat. Ia menegaskan tidak akan ragu menindak pihak-pihak yang tidak sejalan dengan visi pemerintahannya.

“Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak patuh pada tuntutan rakyat dan pemerintah bersih, saya akan tindak,” ujar Prabowo. Ia juga menyoroti keberadaan “raja kecil” di birokrasi yang menghambat upaya efisiensi anggaran, seperti yang disampaikannya di Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya pada 10 Februari 2025.

Proses Reshuffle yang Cepat

Kabar mengenai perombakan kabinet mulai mencuat pada Rabu pagi. Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengonfirmasi bahwa akan ada pelantikan pejabat negara pada sore hari. Benar saja, reshuffle kabinet berlangsung cepat, dari isu hingga pelantikan hanya dalam satu hari.

Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang menjadi salah satu nama yang diganti, dikabarkan telah membereskan barang-barangnya dari rumah dinas. Meski sempat enggan memberikan keterangan kepada wartawan, Satryo akhirnya mengungkapkan bahwa ia telah mengajukan surat pengunduran diri. “Saya merasa sudah bekerja keras, tetapi jika tidak sesuai harapan pemerintah, lebih baik saya mundur daripada diberhentikan,” ujarnya.

Pelantikan Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek

Brian Yuliarto, pengganti Satryo, tiba di Istana Kepresidenan pukul 14.30 WIB untuk dilantik langsung oleh Presiden Prabowo. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor XXVIP Tahun 2025. Dalam sumpah jabatan, Brian berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.

Perombakan Kabinet dan Kepala Lembaga

Selain Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek, reshuffle ini juga melibatkan lima pejabat lain yang dilantik untuk posisi strategis:

1. Muhammad Yusuf Ateh – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Agustina Arumsari – Wakil Kepala BPKP.
3. Amalia Adininggar Widyasanti – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Sonny Harry Budiutomo Harmadi – Wakil Kepala BPS.
5. Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Satryo dalam Sorotan Publik

Selama menjabat, Satryo beberapa kali menjadi pusat perhatian. Pada Januari 2025, ia didemo oleh pegawai Kemendiktisaintek terkait kebijakan mutasi pegawai. Selain itu, komentarnya mengenai efisiensi anggaran yang berdampak pada beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga sempat menuai kontroversi. Pernyataannya mengenai rencana pemangkasan anggaran KIP Kuliah sebesar Rp 1,31 triliun memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Reshuffle Lebih Cepat Dibandingkan Jokowi

Reshuffle ini dilakukan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran, jauh lebih cepat dibandingkan Presiden Joko Widodo yang baru melakukan reshuffle kabinet pada hari ke-296 masa jabatannya di periode pertama. Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan Prabowo dalam memastikan efektivitas pemerintahan sejak awal.

Dengan reshuffle perdana ini, Prabowo Subianto berharap agar para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja lebih optimal dan sesuai dengan visi pemerintah untuk melayani rakyat Indonesia secara maksimal.

The post Presiden Prabowo Subianto Lakukan Reshuffle Perdana Kabinet Merah Putih appeared first on Mediapujangga.com.

Aksi unjuk rasa yang dimulai pukul 10.00 WIB ini diikuti oleh sekitar 500 hingga 1.000 peserta dari berbagai daerah. Selain aksi demonstrasi di Jakarta, para pengemudi juga melakukan off bid atau mematikan aplikasi secara massal di sejumlah kota besar seperti Sukabumi, Dumai, Pontianak, dan Pangkal Pinang.

Ketua SPAI, Lili Pujiati, menegaskan bahwa tuntutan pemberian THR didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pekerja tetap. Ia menyatakan bahwa pengemudi transportasi online telah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. “Kami mendesak agar THR diberikan sebesar satu bulan upah minimum provinsi (UMP) dan dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari sebelum Hari Raya,” ujar Lili.

Menolak Skema Kemitraan

Lili juga menyoroti status hubungan kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan platform digital. Ia menyebut skema ini sebagai dalih perusahaan untuk menghindari kewajiban memberikan hak-hak pekerja seperti THR, upah minimum, dan jaminan sosial. “Padahal pengemudi ojol dan kurir berkontribusi besar terhadap perekonomian, tetapi kesejahteraan mereka diabaikan demi keuntungan platform yang terus meningkat,” jelasnya.

Selain THR, SPAI juga menuntut pengakuan formal atas status pekerja transportasi online sebagai karyawan tetap. Hal ini dianggap penting untuk memberikan perlindungan tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan, cuti berbayar, dan asuransi kesehatan.

Jam Kerja Panjang dan Ketidakadilan Ekonomi

Lili mengungkapkan bahwa rendahnya pendapatan per orderan akibat sistem algoritma sepihak memaksa pengemudi bekerja hingga 17 jam sehari. “Sistem ini membuat pengemudi harus terus bekerja tanpa istirahat, jauh melampaui ketentuan jam kerja delapan jam,” tambahnya.

Ketidakadilan ekonomi juga menjadi sorotan utama dalam aksi ini. SPAI menilai bahwa fleksibilitas yang ditawarkan dalam kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat antarplatform. Tarif yang rendah berdampak pada kesejahteraan pengemudi, sementara perusahaan menikmati keuntungan besar.

Respons Kemnaker

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menghargai langkah para pengemudi untuk menyuarakan aspirasi mereka. Ia memastikan bahwa Kemnaker sedang merumuskan kebijakan terkait pemberian THR bagi pekerja transportasi online. “Kami memahami tuntutan mereka dan berkomitmen untuk segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada pengemudi ojol, taksol, dan kurir,” ujar Yassierli.

Sebelumnya, Kemnaker telah mengadakan beberapa pertemuan dengan perwakilan pengemudi dan perusahaan aplikasi untuk membahas isu ini. Meski demikian, belum ada kejelasan kapan kebijakan tersebut akan diterbitkan.

Dukungan dari Serikat Buruh

Aksi ini juga mendapat dukungan dari tiga konfederasi buruh besar, yakni Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Kehadiran kelompok buruh ini menunjukkan bahwa persoalan yang diangkat tidak hanya sebatas THR, tetapi juga perlindungan tenaga kerja informal secara luas.

Dengan jumlah peserta aksi yang cukup besar, layanan transportasi online di sejumlah wilayah Jakarta dan kota lainnya diperkirakan akan terganggu. Hingga berita ini ditulis, pihak perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan ini.

Aksi ini menjadi momentum penting bagi para pengemudi transportasi online untuk menuntut hak mereka dan menekan pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja platform digital.

The post Pengemudi Ojek Online Gelar Aksi Massal Tuntut THR di Depan Kantor Kemnaker appeared first on Mediapujangga.com.