Bogor, 2 Mei 2025 – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan sejumlah program pendidikan prioritas yang menyasar peningkatan infrastruktur sekolah serta kesejahteraan guru. Acara peringatan ini digelar di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat siang.
Salah satu program utama yang diumumkan adalah pembangunan dan renovasi 10.440 sekolah di seluruh Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa program ini telah dirancang sejak awal tahun dan membutuhkan anggaran sebesar Rp 16,9 triliun. Presiden Prabowo sebelumnya telah mengungkapkan rencana ini saat peringatan Hari Guru Nasional tahun lalu, di mana disebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 17,15 triliun yang akan langsung disalurkan ke sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.
“Launching pembangunan sekolah ini menjadi langkah awal konkret dari program prioritas Presiden,” kata Mu’ti usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4).
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Presiden Prabowo juga meresmikan dua program bantuan langsung untuk para guru. Yang pertama adalah bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan bagi guru honorer, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar non-PNS. Kedua, pemerintah juga menyediakan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 3 juta per bulan bagi guru yang belum menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana (S1) atau diploma 4 (D4).
“Angkanya nanti akan disampaikan secara rinci oleh Presiden saat peluncuran,” ujar Abdul Mu’ti. Lokasi peluncuran dipilih di wilayah dekat kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor.
Program-program ini menjadi bagian dari inisiatif yang dinamakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Tema Hardiknas tahun ini, “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” menjadi seruan bagi seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Namun di tengah semangat pembaruan, perhatian juga tertuju pada tantangan besar yang masih membayangi dunia pendidikan Indonesia, yaitu merosotnya integritas. Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan penurunan skor integritas pendidikan dari 73,7 pada 2023 menjadi 69,5. Survei ini melibatkan hampir 450 ribu responden dari 36.888 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
KPK menyoroti maraknya praktik menyontek, ketidakdisiplinan akademik, dan gratifikasi di lingkungan pendidikan. Praktik tidak etis seperti pemberian “hadiah” kepada guru demi nilai atau kelulusan masih terjadi di sekitar 22 persen sekolah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya menyentuh aspek pembinaan karakter dan sikap hidup yang seharusnya menjadi ruh utama pendidikan. Para pemikir seperti Plato, Aristoteles, hingga Ki Hadjar Dewantara telah menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekadar pengajaran teknis atau kognitif.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pun menegaskan bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Namun, di lapangan, fokus pendidikan masih cenderung pada aspek akademik semata, belum menyentuh pembinaan nilai dan karakter secara sistematis.
Mengutip filsuf Zygmunt Bauman dan konsep habitus dari Pierre Bourdieu, pembentukan sikap hidup harus lahir dari internalisasi nilai secara konsisten dan berkelanjutan. Tanpa itu, pendidikan akan kehilangan arah dan hanya menjadi sarana formal belaka.
Peringatan Hardiknas 2025 menjadi momentum refleksi: apakah sistem pendidikan kita sudah benar-benar mendidik, atau masih sebatas mengajar? Jika tidak segera dibenahi, maka kualitas pendidikan tidak hanya akan tertinggal, tapi juga kehilangan makna.
